dia adalah think tank utama yang menjadi andalan di Provinsi Papua, dan orang yang sangat cerdas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta maaf terkait kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
“Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengaku mengenal baik Musa’ad sebagai putra asli Fakfak, Papua Barat, yang merupakan akademisi, dan birokrat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Waktu saya (menjabat, red.) Kapolda Papua, dia adalah think tank (pemikir, red.) utama yang menjadi andalan di Provinsi Papua, dan orang yang sangat cerdas,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengaku kaget ketika mendapatkan laporan kinerja yang kurang baik dari Musa’ad.
“Saya langsung tegur keras sekali yang bersangkutan, termasuk juga saat batu (batu pertama peresmian kantor Gubernur Papua Barat Daya, red.) hilang itu saya keras sekali menegur, dan saya segera langsung ingatkan ke (penjabat, red.) Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Musa’ad sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya, dan menegurnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan bahwa Musa’ad tidak mampu mengemban amanah Pj Gubernur Papua Barat Daya.
“Mohon maaf tidak bisa dipertahankan, sangat mempermalukan bangsa dan negara, sangat mempermalukan Presiden Jokowi juga. Bagaimana mungkin untuk hal-hal yang peletakan batu itu bersifat sejarah, peletakan batu pertama itu batunya tidak kelihatan. Wakil Presiden meresmikan tentang ibu kota pemerintahan, yang notabene kantor gubernur, batunya hilang, dan sama sekali tidak ada progres sedikit pun di sana,” jelasnya pada kesempatan yang sama.
Baca juga: Pemprov PBD perkuat fasilitas tunjang ekspor ikan tuna
Baca juga: Merawat hutan sebagai sumber kehidupan Suku Moi Papua
Baca juga: Ilmuwan petakan 43 area penting hiu dan pari di Indonesia
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Provinsi PBD membawahi 6 kabupaten dan 1 kota namun semua pejabat eselon II hanya dr suku tertentu dan agama tertentu saja. Perwakilan Tambrauw, Raja Ampat, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan kota Sorong tidak ada dalam 3 kali kebijakan pelantikan eselon.
Jadi pertanyaannya, Pj Gubernur ada buat siapa? Beliau sesungguhnya basic akademis namun tindakannya sangat diskriminatif shg membuat lucu. Pemimpin itu harus jadi panutan. dengan cara apa? Harus menjadi milik semua, bukan miliki komunitas tertentu.
Sudah terlambat dalam pengisian jabatan namun kacau menempatkan tanpa mempertimbangkan keseimbangan